Menu
Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
AUDIT CHARTER
Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SisPI) di dalam organisasi perusahaan mengacu atas dasar Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta I, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 29 ayat (1) ”Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern” dan ayat (2) Dalam rangka menyelenggarakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib membentuk SPI dan membuat piagam pengawasan intern.
Dokumen PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) selengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut (download dokumen)
PEDOMAN GRATIFIKASI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh Penyelenggara negara yang beruhubungan dengan jabatan dana berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dikenakan sanksi pidana berupa pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
PEDOMAN GRATIFIKASI selengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut (download dokumen)
WHISTLEBLOWING SYSTEM
Untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan serta dalam rangka penerapan Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct), manajemen mengatur pengelolaan penanganan pengaduan / penyingkapan (whistleblower) yang tertuang pada Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta I Nomor PER-01/DW/1/2024 dan Nomor:0002/PRT/DRUT/I/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.
Dokumen tersebut merupakan acuan bagi Direksi dan seluruh pegawai Perusahaan, mitra kerja dan stakeholders lainya dalam melaporkan, mengadukan dan mengungkap perbuatan melanggar hukum yang terjadi di lingkungan perusahaan. Setiap laporan / pengaduan yang dikirimkan terjaga kerahasiannya dan kasus yang dilaporkan harus dapat dipertanggungjawabkan serta ditindaklanjuti, sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut.
PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN / PENYINGKAPAN (WHISTLEBLOWER) selengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut (download dokumen)