Menu
Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)
water resources management service fee
Untuk dapat memberikan manfaat secara optimal, Sumber Daya Air (SDA) harus dikelola secara terintegrasi. Pembiayaan pengelolaan SDA dapat diperoleh melalui APBN, swasta, maupun dari retribusi yang dipungut dari pihak yang memanfaatkan keberadaan air. Namun agar pengelolaan dapat berkelanjutan, sungai harus bisa membiayai diri sendiri. Prinsip kemandirian inilah yang melandasi Pemerintah menerbitkan aturan Biaya Jasa Pengelolaan SDA (BJPSDA) yakni biaya yang dikenakan kepada para pengguna air.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa BJPSDA merupakan iuran yang dibebankan kepada para pemanfaat sumber daya air (SDA) yang dipergunakan untuk pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Prinsip beneficiaries pay ini mewajibkan para pengguna air permukaan untuk ikut berkontribusi menanggung biaya Pengelolaan SDA.
Pemanfaat air yang diwajibkan membayar BJPSDA adalah kelompok pengguna air untuk:
1. PLTA,
2. Perusahaan Pengolahan Air Minum/Air Bersih,
3. Industri, dan
4. Pertanian non irigasi teknis, termasuk perkebunan dan perikanan.
BJPSDA dikecualikan bagi pengguna SDA untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat.
PJT I sebagai BUMN Pengelola SDA diberikan kewenangan untuk memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA, khususnya di wilayah sungai yang menjadi cakupan wilayah kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010. BJPSDA wajib digunakan kembali untuk pengelolaan SDA, diantaranya untuk operasi dan pemeliharaan prasarana pengairan serta sumber-sumber air (sungai, waduk, dan lainnya), konservasi tanah dan air, pengembangan sistem informasi SDA, perencanaan dan monitoring, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Tarif BJPSDA ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana sebelumnya telah dilakukan perhitungan dan evaluasi oleh Tim Evaluasi Tarif yang terdiri dari multi sektoral lembaga yang membidangi diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Provinsi.