Enter your keyword

FGD Tata Kelola Air Baku dan Air Bersih Di Ibukota Baru Di Kalimantan Timur

Info seputar Jasa Tirta 1

FGD Tata Kelola Air Baku dan Air Bersih Di Ibukota Baru Di Kalimantan Timur

FGD Tata Kelola Air Baku dan Air Bersih Di Ibukota Baru Di Kalimantan Timur

Presiden Jokowi secara resmi telah mengumumkan lokasi ibukota baru pengganti DKI Jakarta yakni di Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kab. Kutai Kertanegara dan Kab. Penajam Paser Utara. Menanggapi hal ini, Ikatan Alumni Universitas Brawijaya bersama Perum Jasa Tirta I menyelenggarakan Focus Grup Diskusi Rabu lalu, 4 September 2019. Acara diskusi bersama seri 1 ini memilih fokus bahasan Tata Kelola Air Baku dan Air Bersih Di Ibukota Baru Di Kalimantan Timur. Diskusi ini diikuti oleh para pakar, akademisi serta praktisi di bidang sumber daya air.

Acara diawali dengan sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB), Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono selaku tuan rumah. Kemudian diskusi dilangsungkan dengan pengantar dari Prof Erani Ahmad Yustina SE, PhD selaku Ketua Umum Ikatan Alumni UB serta pembicara antara lain Prof, Dr. M Bisri. MS (Pakar Sumber Daya Air Fakultas Teknik UB), Ir. Fauzi Idris Direktur Bina Penatagunaan SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (mewakili Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR), dan Raymond Valiant Ruritan (Direktur Utama Perum Jasa Tirta I).

Prof M. Bisri mengingatkan pemerintah tentang ketersediaan air di Kalimantan Timur. Pasalnya, ketersediaan air tanah di ibu kota baru ini terbilang minim karena adanya batu bara dan kandungan mineral di bawah tanah Kalimantan Timur. Sehingga air permukaan menjadi potensi utama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
Hal ini ditanggapi oleh Fauzi Idris bahwa sumber daya air di Kalimantan Timur mencapai 14 meter kubik per detik. Potensinya cukup bagus karena ada dua bendungan besar dan sumber air dari tiga sungai besar.
Dengan proyeksi penduduk ibukota sebesar 4,1 juta jiwa, maka potensi ini sudah mampu mencukupi kebutuhan air bersih. Yang masih menjadi permasalahan adalah penerapan teknologi apa yang dapat mengubah potensi air ini bisa termanfaatkan secara efektif dan efisien.
Lebih jauh lagi Ahmad Erani Yustika menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara diharapkan bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi baru yang merata di seluruh Kalimantan. Sebagai BUMN dengan DNA pengelola sumber daya air, Perum Jasa Tirta I mengusulkan agar pemerintah segera melakukan kajian secara komprehensif dan memperhatikan berbagai aspek baik sosial, ekonomi, hingga lingkungan agar menjadi prioritas. Direktur Utama PJT I juga menyampaikan bahwa negara perlu memberikan kebijakan afirmatif dalam menentukan pengelola air baku serta air bersih di ibukota baru nanti. BUMN atau BUMD harus menjadi prioritas, terutama badan usaha yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh negara, bukan swasta.

Di akhir acara diperoleh kesimpulan diskusi antara lain :
1. Pemindahan Ibu Kota Negara ke kawasan yang baru di Kalimantan Timur merupakan usulan Pemerintah RI untuk memanfaatkan Trigatra Alamiah (Geografi, Demografi dan kekayaan alam) sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensi, cita-cita, dan tujuan Nasional dari Republik Indonesia.
2. Pemindahan Ibu Kota Negara ke kawasan yang baru di Kalimantan Timur melibatkan penyediaan infrastruktur yang cukup masif dan tidak boleh melupakan kelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya sumber daya air, sebagai bagian dari kekayaan geografis dan penyokong kelestarian lingkungan di masa depan. Pengelolaan limbah dan sistem sanitasi serta sistem drainase harus dirancang seiring pembangunan infrastruktur sumber daya air.
3. Penyediaan air bersih Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur harus ditetapkan sumber air bakunya dengan pendekatan manajemen (planning, organizing, actuating, controlling), memperhatikan neraca air dan kualitasnya, baik air permukaan maupun air tanah, memperhatikan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) kawasan Hulu sumber air baku, dan menerapkan teknologi maju.
4. Penyediaan infrastruktur tata kelola air wajib memperhatikan amanat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (tahun 2014) ketika menguji Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana pengelolaan air oleh Pemerintah wajib melibatkan BUMN dan BUMD.
5. APBN bersifat terbatas sehingga pengadaan infrastruktur untuk Ibu Kota Negara di kawasan yang baru memerlukan kehadiran badan usaha, baik milik negara maupun swasta.
6. Memberikan prioritas kepada BUMN untuk penyediaan infrastruktur strategis dan terkait hajat hidup orang banyak merupakan pokok dalam pengelolaan air di kawasan Ibu Kota Negara untuk meningkatkan water security serta kontrol Negara atas Ibu Kota Negara. Hal ini harus didukung kebijakan afirmatif agar pengelolaan air di kawasan Ibu Kota Negara yang baru, termasuk pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan infrastruktur sumber daya air, diprioritaskan kepada BUMN pengelola sumber daya air dengan berbasis Users Pay Principle dan Polluters Pay Principle.
7. Pemerintah memakai beberapa best practice yang telah ada pada beberapa Wilayah Sungai Strategis Nasional di Pulau Jawa, misalnya terdapat pembagian peran dimana regulator (Pemerintah) menyerahkan sebagian pengelolaan sumber daya air kepada operator (dapat berupa BUMN/ BUMD) guna menekan beban APBN.
8. Perlunya penyiapan SDM dan pelibatan masyarakat di Kalimantan Timur untuk berperan aktif dalam proses pemindahan, pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di Ibu Kota Negara baru.

Diskusi grup ini merupakan embrio untuk mewujudkan pengelolaan SDA terpadu di ibukota baru Kalimantan Timur. Lebih jauh lagi diskusi terkait penyiapan kawasan ibukota baru di Kalimantan Timur yang digagas oleh IKA Universitas Brawijaya dapat berlanjut ke seri-seri berikutnya dengan topik bahasan yang lain.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz